Bobong, Maluku Utara – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Bertempat di Aula Lantai II Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Selasa (3/3/2026), Pemkab Pulau Taliabu resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Yoki Adrianus, disaksikan Sekretaris Daerah, Wakil Bupati, serta jajaran jaksa.
Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, Sashabila menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi Pemkab Pulau Taliabu, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain yang diperlukan untuk mendukung roda pemerintahan. Menurutnya, pendekatan preventif menjadi kunci agar potensi persoalan hukum dapat diminimalisir sejak awal.
Bagi Sashabila, kolaborasi ini juga menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Dengan adanya pendampingan dan pertimbangan hukum yang komprehensif, pemerintah daerah diharapkan semakin percaya diri dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kejari Pulau Taliabu, Yoki Adrianus, menegaskan kesiapan institusinya untuk bersinergi secara profesional. Ia menilai MoU tersebut sebagai langkah strategis dalam memanfaatkan instrumen hukum guna mendukung pembangunan daerah.
“Kami siap menghadirkan solusi hukum yang efektif dan bermanfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata Yoki.
Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan penanganan persoalan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, sinergi antara Pemkab dan Kejari menjadi pesan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan publik.
Dengan komitmen bersama ini, Kabupaten Pulau Taliabu menapaki langkah baru menuju pemerintahan yang semakin profesional, terbuka, dan berdaya saing. (RHM)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!