Daruba, Maluku Utara – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Kabupaten Pulau Morotai. Kali ini, Fraksi KNN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat angkat suara.
Ketua Fraksi KNN DPRD Pulau Morotai, Mohammad Akbar Mangoda, mengatakan pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait penyaluran minyak tanah subsidi. Aduan itu bukan satu-dua. Datang berulang. Isinya serupa, harga tak sesuai ketetapan, jatah per kepala keluarga berkurang.
“Saat ini banyak aduan masyarakat yang kami terima, mulai dari persoalan harga yang tidak sesuai sampai pengurangan kuota per KK,” kata Akbar, Kamis (26/2/2026).
Menurut dia, masalah ini bukan cerita baru. Setiap tahun berulang. Setiap tahun pula menjadi keluhan yang sama. Namun penyelesaiannya tak kunjung tuntas.
Sebagai Ketua Fraksi KNN sekaligus anggota Komisi II yang membidangi urusan perdagangan dan distribusi, Akbar mengaku telah berulang kali meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) melakukan evaluasi menyeluruh. Dari agen, subagen, hingga pangkalan.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!