Sakop menambahkan, berdasarkan data penyaluran KUR per wilayah hingga Desember 2025 di Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara mencatatkan realisasi tertinggi dengan nilai Rp123,45 miliar kepada 2.116 debitur. Disusul Kota Ternate sebesar Rp114,53 miliar untuk 1.326 debitur, serta Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp86,34 miliar dengan 1.266 debitur.
“Adapun wilayah lain seperti Tidore Kepulauan sebesar Rp85,18 miliar (1.401 debitur), Halmahera Tengah Rp51,62 miliar (548 debitur), Halmahera Barat Rp44,73 miliar (796 debitur), Halmahera Timur Rp42,21 miliar (734 debitur), Pulau Morotai Rp23,22 miliar (521 debitur), Pulau Taliabu Rp16,54 miliar (474 debitur), dan Kepulauan Sula Rp2,20 miliar (68 debitur),” paparnya.
Dari sisi sektor usaha, Sakop mengungkapkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran KUR, dengan total pembiayaan mencapai Rp310,46 miliar kepada 4.770 debitur. “Kondisi ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR belum sepenuhnya merata ke sektor-sektor strategis lainnya seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan,” tambahnya.
Olehnya itu, ke depan Kanwil DJPb Maluku Utara berkomitmen mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perbankan penyalur, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperluas jangkauan KUR, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan potensi ekonomi yang belum tergarap optimal.
“Diperlukan upaya bersama agar KUR tidak hanya tumbuh dari sisi nominal, tetapi juga semakin inklusif dan berdampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah,” pungkasnya. (*RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!