Bobong, Maluku Utara – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya tersebut ditegaskan Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 terkait optimalisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sahid Bela, Kota Ternate, Kamis (29/01/2025), menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar perencanaan pembangunan daerah kedepan lebih tepat sasaran.
Bupati Sashabila menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut sangat penting bagi Kabupaten Pulau Taliabu, terutama setelah adanya kebijakan pemangkasan dana transfer pusat.
“Rapat seperti ini sangat penting di saat genting bagi Pulau Taliabu setelah pemangkasan dana transfer pusat. Kemandirian fiskal menjadi target utama, dan hal ini juga disuarakan oleh Pak Kalan mengenai pentingnya menjaga seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan sesuai aturan agar Taliabu siap berbenah,” ujar Bupati yang akrab disapa Sasha.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa upaya menuju kemandirian fiskal daerah masih membutuhkan pendampingan dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Proses ini tetap harus di-back up oleh Kemendagri agar daerah seperti Taliabu bisa lebih cepat mencapai target kemandirian fiskal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Sashabila menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu untuk menghentikan praktik penggelembungan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut diambil guna memastikan seluruh program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Kami tidak lagi melakukan praktik penggelembungan PAD. Semua program harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada lagi alasan ‘tidak ada anggaran’ dari pimpinan OPD,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berharap Kemendagri dapat memberikan perlindungan serta menjadi garda terdepan dalam membantu daerah memperoleh akses data lintas lembaga, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
“Kami berharap Kemendagri dapat memberikan perlindungan bagi daerah serta memfasilitasi akses data yang lengkap lintas lembaga, sehingga perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya. (RHM)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!