Pertanyakan Logika Fiskal Pemprov
Azis mengkritik keputusan Pemprov yang tetap memaksakan proyek jalan baru di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan akibat pemangkasan anggaran.
“Emangnya kalau hanya buka jalan tidak pakai anggaran? Kan tetap butuh dana besar. Jadi, di tengah tekanan fiskal daerah, mengapa Pemprov tetap memaksakan pembukaan ruas Jalan Trans Kieraha?” ujarnya heran.
Menurutnya, pembangunan jalan baru harus memiliki nilai fungsional yang jelas bagi masyarakat luas, bukan justru menguntungkan kelompok tertentu. “Kalau jalan yang dibuka belum fungsional untuk kepentingan masyarakat, lalu untuk siapa jalan ini dibangun?” tambahnya.
Ia menyarankan agar Pemprov lebih memprioritaskan perbaikan dan penyelesaian jalan rusak atau proyek infrastruktur yang belum rampung, daripada membuka ruas jalan baru yang manfaatnya belum pasti. “Hemat itu jauh lebih penting daripada memaksakan pembukaan jalan baru yang belum jelas manfaatnya bagi masyarakat,” kata Azis.
Dia juga menegaskan, jika Pemprov tetap memaksakan proyek tersebut, maka pemerintah daerah harus bertanggung jawab menjelaskan urgensi penggunaan anggaran ratusan miliar rupiah di tengah tekanan fiskal.
“Jika tetap dimasukkan dalam APBD, patut diduga gubernur tidak memiliki fokus pembangunan yang terarah dan terukur. Apalagi kalau alasannya hanya ‘bukaan ruas jalan’, itu belum bisa diterima secara rasional,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berbasis perencanaan yang sistematis, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. “APBD itu uang rakyat, bukan alat untuk memfasilitasi hasrat membangun tanpa perencanaan yang matang,” kata Azis memungkas. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!