Akademisi Soroti Urgensi Pembangunan Jalan Trans Kie Raha, Minta Transparansi Pemprov Malut

Kritikan Publik

Di satu sisi, polemik pembangunan infrastruktur Jalan Trans Kie Raha, tak hanya menggelinding di meja eksekutif dan legislatif. Di ruang publik, mega proyek ini mendapat sorotan luas masyarakat.

Ekonom Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Azis Hasyim, meminta Pemprov untuk menjelaskan urgensi proyek tersebut secara terbuka dan berbasis kajian ilmiah.

Menurut Azis, proyek infrastruktur sebesar itu harus dilandasi studi kelayakan yang transparan agar publik dapat menilai sejauh mana manfaat dan urgensinya bagi masyarakat.

“Pemprov harus menjelaskan urgensi pembangunan infrastruktur jalan Trans Kieraha ke publik. Jika memang sudah ada feasibility study (FS) atau studi kelayakan, maka perlu diuji publik supaya derajat urgensitasnya bisa diukur,” tegas Azis Hasyim, Kamis (6/11/2025).

Ia menilai, gubernur harus konsisten dengan pernyataannya bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, lanjut Azis, Pemprov dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu menjelaskan secara terbuka alasan dan tingkat kemendesakan proyek jalan tersebut, agar tidak menimbulkan polemik dalam pembahasan Rancangan APBD bersama DPRD.

“APBD itu uang rakyat, bukan milik gubernur. Alokasi belanjanya harus benar-benar merepresentasikan kepentingan publik, bukan sesuai kemauan kepala daerah,” tandasnya.

Azis menilai mekanisme pembahasan APBD bersama DPRD harus dijaga agar tidak terjadi dugaan kesewenang-wenangan dalam penggunaan anggaran. Karena itu, jika proyek Trans Kieraha memang dianggap penting untuk masyarakat, gubernur diminta hadir dan menjelaskan secara langsung dasar rasionalitasnya.

“Mari kita diskusikan dan debatkan secara ilmiah. Kalau perlu, tim penyusun studi kelayakan dihadirkan untuk diuji secara terbuka mengenai derajat kepentingannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Azis meminta DPRD Maluku Utara tetap tegas menolak pengesahan RAPBD jika proyek bernilai besar seperti Trans Kie Raha belum memiliki dasar rasional dan kajian yang dapat diterima publik.

“Sepanjang kerangka rasionalitas pembangunan jalan Trans Kieraha belum dapat diterima, DPRD harus konsisten untuk tidak mengesahkan RAPBD yang mengakomodir program dengan anggaran prestisius tanpa penjelasan jelas. Publik Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap masalah ini,” kata Azis.