Ternate, Maluku Utara – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate mengakui kampung nelayan hingga kini masih kerap diasosiasikan dengan stereotip negatif, seperti kawasan permukiman kumuh, minim sarana dan prasarana, serta terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda PPN Ternate, Angga Nugraha, dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Rabu, 11 Februari 2026.
Angga menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Ia menilai diperlukan dukungan strategis melalui sinergi program prioritas pemerintah guna memperkuat ekonomi bahari.
“Penguatan ekonomi bahari harus dilakukan secara terintegrasi, termasuk mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional kemaritiman,” kata Angga, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi dan nilai tambah, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor hilir perikanan.
Sebagai bentuk komitmen, PPN Ternate menyediakan lahan seluas 1,97 hektare untuk investasi industri perikanan. Selain itu, PPN Ternate telah menjalin kolaborasi dengan pihak swasta guna memperkuat ekosistem industri perikanan di Kota Ternate.
Dari perspektif kebijakan fiskal sektoral, Angga menilai sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Namun, stigma negatif terhadap kampung nelayan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara komprehensif.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!