Lebih lanjut Gubernur Sherly menyebutkan bahwa saat ini, anggaran belanja barang dan jasa berada di angka 35 persen dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 70 persen pada tahun depan, dengan selisih 20 persen dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan. “Untuk APBD-P 2025 yang sudah berjalan ini tidak akan berubah lagi, sementara APBD induk tahun 2026 masih dalam pembahasan,” jelasnya.
Angka anggaran yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 3,5 triliun diperkirakan akan mengalami penyesuaian menjadi Rp 2,7 triliun pada tahun 2026. Meski hal ini tersendat, Sherly menegaskan bahwa harus diterima demi keinginan pembangunan.
Gubernur Sherly juga mengingatkan bahwa anggaran TKD tahun depan yang terpangkas mencapai sekitar Rp 800 miliar. Adapun belanja pegawai yang biasanya di angka Rp 1,2 triliun, perlu ditinjau ulang. Namun belanja pendidikan tetap terjaga agar tidak berkurang, sedangkan belanja infrastruktur tidak akan berkurang meski ada penyesuaian, sebagai bentuk komitmen politiknya di kampanye lalu untuk membangun daerah terpencil.
Dengan langkah-langkah ini, Gubernur Sherly bertekad untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tetap menjadi prioritas utama, meskipun TKD dipangkas Pemerintah Pusat.
“Anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan di tahun 2025 sekitar Rp 160 miliar, total modal belanja mencapai Rp 500 miliar, dan kami optimis di tahun 2026 bisa mencapai Rp 600 miliar lebih,” tambahnya. Dalam menghadapi tantangan ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dimaksimalkan di semua sektor,” ujarnya memungkas. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!