Sofifi, Maluku Utara – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berjalan efisien, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pesan itu ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan tahun 2025 serta APBD 2026, di Ternate, Rabu (24/9/2025).
Bima Arya mengawali pandangannya dengan mengangkat tema “Paradoks Indonesia”, sebuah negara kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dalam konteks pembangunan.
Menurutnya, APBD tidak boleh bocor melainkan diarahkan pada pembangunan nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Desentralisasi juga harus berjalan sehat dengan ditopang sumber daya manusia yang kompeten, birokrasi yang bersih, dan sinergi lintas pihak.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!