Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada guru melalui peningkatan kualitas pengajaran dan kesejahteraan mereka. “Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi amanat UUD 1945 yang menjamin akses pendidikan yang merata,” tegasnya.
Gubernur Sherly juga memulai program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar, yang menunjukkan hasil positif dalam satu bulan terakhir. “Misi kami adalah melahirkan generasi Maluku Utara yang sehat, berdaya, dan siap menghadapi masa depan,” tambahnya.
Sebagai Gubernur perempuan pertama, Sherly menekankan bahwa seluruh kebijakan dan program pendidikan di Malut harus terfokus pada peningkatan kualitas 71 ribu siswa. Ia mengingatkan kepada guru, tenaga pendidik, dan operator Dapodik untuk jujur dalam mengisi data serta konsisten dalam meningkatkan kemampuan diri.
“Keterampilan itu tidak bisa dibohongi. Saya meminta guru-guru untuk tidak lagi beralasan tidak bisa komputer. Semua harus berkembang demi 71 ribu anak didik yang kita tanggung jawab,” tegasnya, mengajak semua pihak untuk memiliki kesadaran bersama dalam transformasi pendidikan.
Menyanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur. Ia menyatakan telah menjajaki perjanjian kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk memperkuat pendidikan vokasi di SMK. “Hari ini kami langsung menandatangani kerja sama ini sebagai bukti perhatian serius Ibu Gubernur pada pendidikan di Maluku Utara,” ungkap Abubakar.
Dikbud Malut, lanjut Abubakar, juga melakukan wawancara langsung dengan siswa SMK untuk memetakan potensi dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia kerja. (*RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!