Lebih lanjut, politisi dari Partai Hanura ini menegaskan bahwa proyek swakelola yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR tidak seharusnya dianggap sebagai pekerjaan ringan. Ia menuntut agar Kepala Dinas PUPR dievaluasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan proyek ini.
Kata dia, dalam melaksanakan swakelola, Dinas PUPR perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta menyadari bahwa pengadaan material dan berbagai aspek lain dalam swakelola membutuhkan waktu yang lebih panjang.
“Pertanggungjawaban penuh ada di tangan instansi yang melaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah Dinas PUPR terkesan memaksakan proyek ini tanpa adanya persiapan yang matang,” tutup Iswanto.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!