Tak hanya itu, HMI Cabang Ternate juga menyoroti problem struktural dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Ismail menegaskan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Kepolisian sangat mendesak dilakukan demi mencegah terulangnya praktik kekerasan serupa di masa mendatang.
“Kami juga menuntut pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, karena dianggap gagal membenahi institusi Polri menjadi lembaga yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujarnya.
Selain itu, HMI Cabang Ternate juga mengangkat isu maraknya tambang ilegal dan penyelundupan narkoba di Maluku Utara. Mereka mendesak adanya investigasi independen terhadap dugaan keterlibatan oknum jenderal polisi yang diduga membekingi aktivitas ilegal tersebut.
“Kami sudah tidak percaya pada mekanisme internal Polri, terutama Propam, yang selama ini tidak transparan. Oleh karena itu, kami meminta Komisi III DPR RI dan Komnas HAM membentuk tim investigasi independen,” katanya.
Sebagai bentuk konsistensi perjuangan, Ismail menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal isu ini secara kolektif dan terorganisir. “Kami akan mengkonsolidasikan gerakan secara nasional dan siap melakukan aksi-aksi eskalatif jika tuntutan kami tidak direspons,” pungkasnya. (RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!