Menanggapi hal tersebut, Kapolres Pulau Morotai, AKBP Dedi Wijayanto, menyatakan pihaknya akan turun langsung mengecek seluruh data dan mekanisme penyaluran BBM subsidi nelayan yang ada di Pemda.
“Kami akan evaluasi kembali data distribusi BBM subsidi. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan, maka patut diduga ada permainan. Dan jika terbukti ada mafia, kami akan kejar dan tindak tegas,” tegas Kapolres.
Ia menambahkan, langkah awal yang akan diambil adalah mencocokkan data penyaluran yang dimiliki Pemda dengan fakta di lapangan. “Kalau data menunjukkan penyaluran sesuai, berarti aman. Tapi jika tidak, itu artinya ada praktik yang merugikan nelayan dan masyarakat. Kita akan buka semuanya,” ujarnya.
Persoalan BBM subsidi nelayan menjadi salah satu tuntutan utama dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pasifik dan kelompok nelayan. Mereka mendesak pemerintah segera menertibkan distribusi yang dinilai tidak transparan dan cenderung dikendalikan oleh pihak tertentu.
Mereka juga meminta penegak hukum bertindak aktif dalam membongkar dugaan praktik mafia BBM yang selama ini menyebabkan kelangkaan dan ketimpangan distribusi, khususnya bagi nelayan kecil di Pulau Morotai. (*RF/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!