Ke China Urus Bisnis Pribadi dan Abaikan Tugas Parlemen, Wakil Ketua II DPRD Morotai Dikecam Publik

Sementara itu, Ketua DPD II KNPI Pulau Morotai, Julkifli Samania, mengecam keras sikap Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Erwin Sutanto. Sikap yang dinilai tidak layak ini muncul setelah diketahui bahwa Erwin sedang berada di luar negeri untuk menjalankan kepentingan pribadinya. Sementara di dalam negeri khususnya Kabupaten Pulau Morotai, tengah menghadapi beragam persoalan yang memerlukan perhatian serius.

Dalam pernyataannya, Julkifli menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Pulau Morotai tengah mengalami berbagai kesulitan, termasuk penurunan harga ikan tuna dan krisis BBM yang dihadapi oleh nelayan. Namun, Erwin Sutanto diduga lebih memilih untuk memprioritaskan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan masalah yang menimpa rakyatnya.

Terkait ketidakhadiran Erwin di agenda-agenda penting DPRD menurut Julkifli, sikap itu tidak hanya mencerminkan ketidak sungguhan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap amanah yang diembannya.

“Sebagai warga Morotai dan Ketua DPD II KNPI, kami menyampaikan kritik keras terhadap Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Erwin Sutanto. Ia dianggap tidak mampu menjalankan fungsi sebagai perwakilan rakyat,” tegas Julkifli kepada media pada Minggu (31/8/2025).

Julkifli juga menekankan kepada pimpinan DPRD seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. “Ketidakhadiran wakil ketua II DPRD dalam beberapa agenda penting menampilkan ketidaksungguhan menjalankan amanah rakyat. Ini bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban sebagai pejabat publik untuk mematuhi norma kelembagaan,” ujarnya.

Untuk itu, KNPI Pulau Morotai mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk memberikan sanksi tegas terhadap anggota DPRD yang tidak disiplin. “Badan Kehormatan hendaknya mengambil langkah tegas terhadap anggota DPRD yang bermasalah terkait kedisiplinan, sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku,” tambah Julkifli.

Ia berharap agar para anggota DPRD lebih proaktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama di tengah polemik daerah yang sedang berlangsung. “Kami sekali lagi menegaskan, Ketua DPRD dan Ketua Badan Kehormatan harus segera mengambil langkah tegas terhadap anggota DPRD seperti ini,” tutupnya. (RF/Red)