Sanana, Maluku Utara – Polemik pengumuman hasil kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sula kembali mencuat saat sejumlah peserta kelulusan mendatangi Kantor DPRD, Kamis (28/8/2025).
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sula, Julkifli Umagap, secara tegas mengkritik kinerja pemerintah daerah, khususnya Bupati Fifian Adeningsih Mus, dalam proses seleksi dan pengumuman hasil PPPK tahun ini.
Julkifli menyampaikan bahwa meskipun pihaknya mengapresiasi pengumuman hasil seleksi yang telah lama ditunggu, namun proses yang berlangsung dinilai penuh dengan kejanggalan dan ketidakadilan.
“Kami dari Komisi I menyampaikan terima kasih karena hasil PPPK akhirnya diumumkan. Tapi banyak kelemahan yang kami temukan, terutama soal siapa saja yang diloloskan,” ungkap Julkifli.
Julkifli juga menambahkan hasil rapat bersama dengan 18 peserta yang lulus seleksi bersama Komisi I, ditemukan adanya nama-nama yang lolos seleksi PPPK namun tidak memiliki rekam jejak sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah. Bahkan, menurut Julkifli, diduga ada mantan Calon Legislatif (Caleg) yang ikut diloloskan.
“Banyak yang bukan honorer tiba-tiba nama muncul di berbagai OPD. Ini tidak adil. Bahkan ada yang mantan caleg. Sementara yang sudah honor 10 tahun ke atas malah tidak lolos,” bebernya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!