Menurutnya, jembatan yang dibangun pada 2018 atau 2019 itu kini membutuhkan intervensi cepat agar akses transportasi antar desa tidak terputus terlalu lama.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Halteng, Munadi Kilkoda, menyoroti pentingnya ruas tersebut karena juga menjadi jalur penghubung antara Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Ia mendorong pemerintah kabupaten untuk segera menggunakan Dana Tak Terduga (DTT) dalam percepatan perbaikan.
“Ini statusnya darurat. Jalur ini adalah jalan kabupaten yang vital. Pemkab harus segera ambil langkah konkret agar mobilitas warga dan distribusi logistik tidak terganggu,” tegas Munadi.
Diketahui, Pemkab Halmahera Tengah mengalokasikan DTT sebesar Rp24 miliar setiap tahun yang salah satunya diprioritaskan untuk penanganan bencana dan infrastruktur darurat.
Saat ini, tim teknis tengah melakukan identifikasi tingkat kerusakan untuk menentukan langkah perbaikan. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan sementara dilakukan dalam waktu dekat guna memulihkan konektivitas warga di kawasan Patani Timur. (RJ/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!