Upaya pembentukan tim investigasi ini muncul setelah adanya desakan kuat dari DPRD serta masyarakat, termasuk akademisi dan LSM yang menyuarakan kepedulian terhadap kondisi pencemaran di wilayah tersebut. Dalam pernyataan di media massa sebelumnya pada 16 Juni 2025, Gubernur Sherly Tjoanda juga memberikan respon positif terhadap kebutuhan akan tim independen ini.
Fauji mengakui bahwa lambatnya respons dari DKP disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang harus ditangani selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DKP. “Kemarin ini masih banyak pekerjaan, jadi belum sempat respon,” katanya singkat.
Komitmen DKP untuk segera berkoordinasi dengan DLH sangat diperlukan, terutama mengingat temuan ikan yang terpapar merkuri yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Kasus biomagnifikasi merkuri ini menjadi perhatian serius, karena dampaknya dapat berbahaya bagi kesehatan manusia.
“Saya berharap semua bisa segera terlaksana dalam waktu dekat,” tutupnya, menegaskan keseriusan DKP dalam menangani masalah pencemaran di Teluk Weda. (RFJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!