Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut positif permintaan tersebut. Ia menyatakan, BNPB siap mendukung penanganan sesuai kewenangan jika anggaran daerah tidak lagi mencukupi. Jika anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tidak tersedia, silakan ajukan ke pusat melalui BNPB.
Suharyanto menambahkan, dalam lima tahun terakhir, bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian di Provinsi Maluku Utara, dengan total 168 kejadian yang terdiri atas banjir (123), cuaca ekstrem (28), tanah longsor (6), dan gelombang pasang atau abrasi (11) dan jenis bencana ini umumnya sama dengan daerah lain di Indonesia.
Pemprov Maluku Utara sendiri tercatat memiliki anggaran DTT sebesar Rp 45 miliar pada tahun 2025, dan dari Rp 45 miliar tersebut sudah digunakan sekitar Rp 7 miliar, sehingga sisa anggaran DTT Pemprov saat ini tinggal Rp 38 miliar.
Dalam kegiatan rakor ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto, kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, masing-masing, sembako 500 paket, hygiene kit 500 paket, selimut 500 pcs, matras 500 pcs, terpal 500 pcs, peralatan kebersihan 300 paket, baby kit 300 paket, pompa alkon 6 Hp 10 unit, tenda pengungsi 10 unit, tenda keluarga 5 unit, lampu solar panel 5 unit, makanan siap saji 500 pouch, toilet portable 5 set, tandon air 5 unit, jas hujan 500 pcs, serta senter lapangan 50 pcs. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!