Menurutnya, penanggulangan bencana di Kota Ternate dan beberapa kabupaten lain membutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat, mengingat skala kerusakan dan terbatasnya anggaran daerah.
Dirinya menyebutkan, Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan anggaran penanganan sebesar Rp 1 triliun ke Kementerian Pekerjaan Umum, di mana Rp 200 miliar dialokasikan khusus untuk Kota Ternate. “Kami sudah memberikan usulan sebanyak Rp1 triliun, khusus di Ternate Rp 200 miliar, untuk memastikan solusi jangka panjang secara sistem, jadi tidak dikerjakan secara spot-spot,” ujar Gubernur.
Adapun penanganan jangka panjang yang dimaksud, mencakup 22 titik sungai dari Ternate Selatan hingga Ternate Utara, berdasarkan desain teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Rencana tersebut diusulkan mulai dikerjakan tahun 2026 melalui skema multiyears.
Sherly juga menyoroti kebutuhan mendesak di Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan akibat bencana yang terjadi pada Juni 2025. Beberapa jembatan di dua wilayah itu mengalami kerusakan total, dan penanganannya diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 34 miliar dan surat permohonan bantuan resmi telah diajukan ke BNPB. “Untuk kejadian di Sula dan Halmahera Selatan ada empat jembatan rusak total. Sudah kami buatkan surat usulannya ke BNPB untuk dibantu,” ungkap Gubernur Sherly.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!