Ia juga menyarankan agar pemerintah provinsi maupun kota menyediakan pusat layanan terpadu yang melibatkan psikolog, konselor, serta lembaga masyarakat sipil yang fokus pada isu kesehatan mental dan kenakalan remaja.
“Jangan hanya mengandalkan satu lembaga. Harus ada sinergi dari pemerintah provinsi, kota, hingga kelurahan,” katanya.
Iki menambahkan bahwa tindakan seperti penangkapan oleh polisi atau skorsing dari sekolah tidak cukup, karena persoalan ini bukan semata-mata pidana, melainkan berkaitan dengan kondisi kepribadian dan psikologis siswa.
“Kebanyakan siswa yang melakukan hal ini sedang mengalami masalah dan melampiaskannya lewat perilaku tersebut. Maka, keberadaan pusat layanan terpadu sangat penting,” ujarnya tegas.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!