Ternate, Maluku Utara – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasby Yusuf melayangkan kritik tajam terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai tidak adil dan sarat diskriminasi.
Dalam pernyataannya, anggota DPD RI tersebut menilai kebijakan gubernur tidak mencerminkan semangat keadilan fiskal antar daerah di wilayah Maluku Utara.
Menurutnya, sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara merasa dirugikan karena pembagian DBH tidak dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi daerah terhadap pendapatan daerah maupun kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bentuk nyata ketidakadilan. Gubernur Maluku Utara layak diberi kartu merah karena mengabaikan asas pemerataan dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Hasby di Rumah Soccer, Sabtu malam (19/4).
Halaman : 1 2 Selanjutnya
