Sofifi, Maluku Utara – Pendidikan gratis untuk SMA, SMK dan SLB, menjadi program prioritas pemerintahan Sherly-Sarbin.
Tak tanggung-tanggung, pemerintahan Sherly-Sarbin akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar yang melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara untuk membiayai program ini. Tak ada halangan program pendidikan gratis untuk sekolah negeri ini akan berjalan mulai Mei 2025.
Wakil ketua komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo, mengatakan sepanjang baik untuk kepentingan masyarakat dan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Maluku Utara, maka program ini sah-sah saja, tapi alangkah baiknya Gubernur Sherly Tjoanda juga konsen menyelesaikan utang daerah baik itu utang Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten/kota maupun utang untuk pihak ketiga.
“Anggaran pendidikan gratis yang disiapkan Rp 30 miliar itu saya rasa tidak cukup dan belum bisa menjangkau semua, tapi yang terpenting sudah ada upaya action untuk program tersebut,” kata Said Banyo, Selasa (11/03/2025).
Menurutnya, DPRD tentu mendukung program pendidikan gratis demi kemajuan Maluku Utara, tetapi dari segi penganggaran gubernur harus lebih hati-hati karena kebutuhan pemerintah daerah sangat banyak.
“Benar program gubernur dan wagub menurut saya sepanjang baik dan untuk kepentingan kemajuan Malut sah-sah saja, akan tetapi gubernur juga harus konsen menyelesaikan kewajiban pemprov yakni membayar TPP ASN, apalagi saat ini dalam bulan ramadhan kebutuhan makin banyak dan kewajiban pemprov untuk segera membayar utang bawaan yang kurang lebih sebesar Rp 900 miliar, ” tandas politisi PDIP ini. (RS/Red)
