Soroti Kasus Pemukulan Wartawan, Praktisi Hukum : Tata Kelola Satpol PP Kota Ternate tak Becus 

- Editor

Rabu, 26 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahri Hasan

Mahri Hasan

Ternate, Maluku Utara – Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ternate, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) disoroti praktisi hukum. 

Sorotan tersebut buntut dari insiden penganiayaan yang dilakukan oknum Satpol PP terhadap dua orang jurnalis saat melakukan peliputan aksi demo Indonesia Gelap di Kantor Walikota, Senin (24/02) lalu. 

BACA JUGA  Proyek Pelabuhan Hiri di Ternate Tahun Ini Kuras Rp 10 Miliar

Praktisi hukum, Mahri Hasan, menyebut kasus pemukulan terhadap dua wartawan beberapa waktu lalu merupakan gambaran dangkalnya pemahaman personel Satpol-PP Kota Ternate dalam menjalankan tugasnya. “Sikap oknum tersebut menunjukan bahwa ketidakpatuhan terhadap SOP, perintah atasan dan memberikan gambaran rusaknya mental oknum satpol PP tersebut,” kata Mahri, Rabu (26/02/2025). 

Berita Terkait

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak
Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK
Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini
Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG
Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini
THR PPPK tak Sesuai Gaji Pokok, Begini Penjelasan Pemda Halmahera Selatan
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Feri Daruba Meningkat
Perkara Utang yang Seret Nama Walikota Ternate Dicabut, Pengacara Penggugat Ingatkan Ini 
Berita ini 134 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 01:05 WIT

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:31 WIT

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:38 WIT

Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:08 WIT

Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG

Sabtu, 22 Maret 2025 - 20:53 WIT

Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini

Berita Terbaru

Praktisi Hukum, Sarwin Hi. Hakim

Headline

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Minggu, 23 Mar 2025 - 00:31 WIT

error: Konten diproteksi !!