Meski begitu, ada catatan penting yang disampaikan Iqbal. Ia meminta komitmen pemerintahan baru agar bisa menyelesaikan utang bawahan sebesar Rp 800 miliar lebih, terutama utang pihak ketiga di tahun 2025 ini.
“Kita berharap kalau DBH itu dibayar oleh pemerintah pusat sebesar Rp 410 miliar sudah tentu utang kita tersisah Rp 389 miliar, dan kalau pemangkasan 50 persen dilakukan berarti utang yang bisa dibayar hanya Rp 200 miliar lebih, jadi ada penambahan utang sebesar Rp 200 miliar, berarti utang daerah bertambah banyak, ” sebutnya.
Dirinya juga berharap agar kedepan Pemprov harus menggenjot sumber pendapatan baru. Dengan begitu, pemerintah bisa mengatur belanja termasuk membayar seluruh utang daerah. “Soal utang ini sekali lagi tidak ada alasan, gubernur baru harus segera selesaikan,” tegasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!