Pemprov Maluku Utara Diminta Perhatikan Infrastruktur Transportasi Laut

- Editor

Kamis, 13 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Farida Djama, anggota DPRD Malut dari fraksi Golkar

Farida Djama, anggota DPRD Malut dari fraksi Golkar

Sofifi, Maluku Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut) menilai pemerintah provinsi masih mengabaikan pembangunan infrastruktur transportasi laut. Padahal provinsi ini merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan infrastruktur di sektor transportasi laut.

“Beberapa tahun anggaran belakangan ini, Pemprov fokuskan anggaran ratusan miliar untuk pembangunan jalan, padahal kita tahu bersama daerah kita daerah kepulauan,” singgung Farida Djama, anggota DPRD Malut dari fraksi Golkar saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

BACA JUGA  Puskesmas Mayau Dijadikan Puskesmas Rawat Inap

Srikandi partai Golkar itu lantas menilai Pemprov terkesan mengabaikan pembangunan infrastruktur transportasi laut. Buktinya, infrastruktur pelabuhan laut di pulau-pulau masing sangat minim. “Masyarakat mendiami di pulau masih kesulitan terkait akses transportasi laut akibat tidak dibangunnya pelabuhan, saya harap ini jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Disamping itu, Farida juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Malut agar membenahi infrastruktur transportasi laut serta memberikan rasa kenyamanan pada masyarakat. ”Masyarakat kita selalu korban saat cuaca buruk, karena minimnya transportasi laut,” pungkasnya. (RS/Red)

BACA JUGA  Kinerja Lambat, PH Korban Pencurian di Halteng Bakal Take Over Kasus ke Polda Malut

Berita Terkait

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak
Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK
Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini
Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG
Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini
THR PPPK tak Sesuai Gaji Pokok, Begini Penjelasan Pemda Halmahera Selatan
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Feri Daruba Meningkat
Perkara Utang yang Seret Nama Walikota Ternate Dicabut, Pengacara Penggugat Ingatkan Ini 
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 01:05 WIT

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:31 WIT

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:38 WIT

Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:08 WIT

Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG

Sabtu, 22 Maret 2025 - 20:53 WIT

Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini

Berita Terbaru

Praktisi Hukum, Sarwin Hi. Hakim

Headline

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Minggu, 23 Mar 2025 - 00:31 WIT

error: Konten diproteksi !!