Halsel, Maluku Utara – Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) ditetapkan menjadi yang terbaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara (Malut)
Dari 9 kabupaten dan kota yang ada di Malut, Kabupaten Halmahera Selatan menempati urutan pertama sebagai Kabupaten dengan indeks pencegahan korupsi (MCP) di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba tahun 2024.
“Capaian MCP KPK yang kita raih saat ini merupakan bukti komitmen Pak Bupati dalam menciptakan kinerja pemerintah daerah yang bersih,”ungkap Kepala BPKAD Halsel, Muhammad Nur, Jumat, 31 Januari 2025.
Beberapa hal yang diintervensi KPK dalam penilaian MCP menurut Nur meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Optimalisasi pajak.
Dari delapan area intervensi KPK ini Pemkab Halsel masuk zona hijau, milisalnya dari sisi Perencanaan, Halsel meraih posisi terbaik pertama dengan indeks 100 persen, Penganggaran mendapatkan skor indeks 79 persen.
Muhammad Nur kepala BPKAD Halmahera Selatan (Foto:Mursal Bahtiar/Ketik.co.id)
Kemudian Pengadaan Barang dan Jasa meraih skor 84 persen, Pelayanan Publik yang meliputi Dinas PTSP, Dinkes, Diknas, Capil dan RSUD memperoleh skor 98 persen.
“Selain itu, dari sisi Pengawasan APIP, Halsel mendapatkan skor 67 persen, sedangkan Manajemen ASN Pemkab Halsel meraih skor 96 persen dan kategori Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pemkab Halsel mendapatkan skor 61 persen, serta Optimalisasi Pajak Daerah Halsel mendapatkan skor 91 persen,” jelas Nur
Mantan Kepala Bappeda Halsel ini menyatakan, dari hasil penilaian MCP KPK di Maluku Utara, Kabupaten Halsel masuk zona hijau atau peringkat pertama MCP KPK 2024.
“Ini merupakan capaian terbaik di kepemimpinan satu tahun pak Bupati Bassam Kasuba,” tandasnya. (*)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!