Menurut dosen Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate ini, APBD yang sudah digunakan selama ini juga untuk melunasi hutang bawaan. Praktisnya, kegiatan pembangunan infrastruktur tidak akan bisa berjalan maksimal, sehingga dibutuhkan pembiayaan dengan skema APBN.
Olehnya itu, dia berharap kiranya usulan anggota DPRD disetujui oleh Pemprov, sebab infrastruktur jalan merupakan sarana yg sangat vital dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. “Infrastruktur jalan sebagai sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kelancaran aktivitas distribusi ekonomi seperti barang sehingga diperlukan pembangunan secepatnya diselesaikan,” jelas Muamil.
Ia juga mengungkapkan, selama ini memang kinerja Dinas PUPR sangat buruk, sehingga perlu dievaluasi karena selalu menjadi masalah dalam setiap pekerjaan pembangunan jalan. Yang mana bermasalah dengan pekerjaan yang selalu tertunda dan tak selesai tepat waktu.
“Kiranya dinas PUPR perlu mendapat perhatian serius dalam setiap proyek pembangunan jalan yang setiap tahun selalu bermasalah, ini kasus yang terjadi hampir setiap tahun, kalau bermasalah sudah pasti ada celah terjadi korupsi, kalau ada celah korupsi pastinya ini harus di audit oleh Inspektorat atau Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sehingga semua proyek harus dinilai pekerjaannya sesuai dengan besaran anggaran,” singgungnya.
Ia menuturkan, semua orang tentu memahami bahwa proyek fisik terutama infrastruktur adalah proyek yang nilainya lumayan besar, sehingga proyek pembangunan jalan pastinya menjadi perhatian serius dalam mengaudit penggunaan anggaran proyek tersebut. “Inspektorat maupun BPK harusnya lebih ketat dalam mengaudit proyek-proyek di dinas PUPR Malut dalam penggunaan APBD untuk proyek jalan,,” pungkasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!