Tak hanya itu, di samping program berupa bantuan, DKP Malut juga menggelar kegiatan berupa peningkatan kapasitas nelayan seperti pelatihan kompetensi awak kapal perikanan, sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), mendorong pembuat Sertifikat Hak
Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dengan menggelar fasilitasi kegiatan sosialisasi dan identifikasi bersama dengan Kantor Pertanahan di beberapa kabupaten/kota.
Dalam mencegah maraknya praktek Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing, DKP Malut pun intens berkoordinasi dengan TNI AL, Polairud Polda Malut, dan Stasiun PSDKP Wilayah Kerja Malut.
Demi memperkuat koordinasi dan harmonisasi pengawasan sumber daya perikanan maka berapa pekan kemarin DKP Malut bersama Fakultas Perikanan Universitas Khairun Ternate melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut. Dimana pada rakor tersebut turut menghadirkan pembicara seperti Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Ir. Suharta, M.SI, Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, M.Si dan Anggota Senator DPD Dapil Malut Hasby Yusuf.
“Dari sejumlah program dan kegiatan tahun 2024, DKP Malut kemudian memasang target kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 544.241.000. Hingga di penghujung tahun 2024, capaian realisasi PAD tercatat sudah melampaui target yakni Rp 1.023.621.287. Sumber PAD ini diperoleh dari Jasa Kepelabuhanan sebesar Rp 976.701.287 dan Perizinan Usaha Perikanan sebesar Rp 46.920.000,” sebutnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!