Sofifi, Maluku Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara mendorong Komisi V DPR RI untuk mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana yang diajukan pemerintah provinsi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Marlisa Marsaoly, menanggapi hasil rapat kerja Komisi V DPR RI bersama kepala daerah se-Maluku Utara, Kamis (23/4/2026).
Kepada wartawan, Marlisa menegaskan bahwa persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan, terutama melalui pembangunan infrastruktur pengendali bencana.
“Saya melihat ada beberapa usulan terkait penanganan aliran sungai, terutama pembangunan tanggul di Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Kejadian banjir di Kecamatan Ibu itu bukan pertama kali, tetapi hampir setiap tahun terjadi dan sudah menimbulkan korban serta kerusakan rumah warga,” ujar Marlisa.
Ia menilai pembangunan tanggul di wilayah rawan menjadi kebutuhan mendesak guna mengurangi risiko bencana yang terus berulang setiap tahun.
Selain di wilayah Halmahera, DPRD Maluku Utara juga menyoroti persoalan longsor dan banjir di Kota Ternate. Salah satu titik yang dianggap rawan adalah Kelurahan Togafo.
“Ada beberapa daerah rawan banjir yang perlu segera diperbaiki infrastrukturnya, terutama di daerah aliran sungai. Kami berharap usulan ini bisa diakomodasi melalui reses Komisi V, karena ini benar-benar menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!