Haliyora.id, Jakarta – Pelaksana Tugas Harian (Plh) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepada Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir agar penyelenggaraan pemerintah harus selaras dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Demikian disampaikan Bima saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akuntansi dan Pelaporan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara di lantai III Hotel Mercury, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Bima mengatakan, pemerintahan di semua tingkatan frekuensinya harus sama dalam hal melayani warga dengan sepenuh hati dan menegakan prinsip transparansi.
Menurutnya, pemerintah memiliki program prioritas antara lain, peningkatan SDM, Kedaulatan Pangan, Infrastruktur yang terus berkelanjutan dan Reformasi Birokrasi, termasuk pembangunan desa yang terus berlanjut dan digitalisasi pemerintahan.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Hilirisasi dan Rencana Swasembada Pangan 2027 membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri kata Bima, telah menjalankan arakan Menko Ekonomi agar gubernur diminta untuk melaporkan data Irigasi yang ada di daerah masing-masing.
“Jadi target kita adalah mencetak sawah juga fokus untuk memperbaiki irigasi karena ada kurang lebih 3,9 juta lahan sawah yang irigasinya perlu dibangun. Kalau irigasi dibangun maka tanamnya satu kali dan luasan sawah yang dipanennya lebih banyak termasuk di Maluku Utara,” kata Bima Arya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!