Di Malut sendiri, telah menerapkan TPB atau SDGs, tentunya akan lebih arif dan bijaksana jika pendekatan terkait hal perlu dan penting memperhatikan kearifan lokal atau pendekatan berbasis lokal sebagai bentuk respek atau penghormatan terhadap perbedaan karakteristik pada setiap wilayah.
Meski demikian, implementasi SDGs di Maluku Utara, menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan kompleksitas pembangunan di wilayah kepulauan. “Maluku Utara menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah bisa disebut menjadi hambatan utama,” aku Sarmin.
Pelaksanaan TPB, kata Sarmin, juga memerlukan biaya dan investasi yang memadai. Strategi pendanaan TPB idealnya tidak dapat hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas pada sumber-sumber lain yang inovatif.
“Potensi pendanaan inovatif dapat berasal antara lain dari pelaku usaha, filantropi, dan potensi keuangan global (global finance). Penguatan sinergi antara pihak pemerintah dan non pemerintah termasuk dari sisi pembiayaan, diperlukan demi mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Disadari mekanisme pendanaan inovatif untuk mencapai SDGs masih menjadi kendala. Pemerintah berupaya mengembangkan skema blended finance dan memaksimalkan peran sektor swasta,” ungkap alumnus doktor politik UGM itu.
Selain itu, tantangan lainnya yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman dan kapasitas di tingkat lokal, yang menghambat implementasi program SDGs. Kemudian Perubahan Iklim dan lingkungan yang menghadapi ancaman besar dari perubahan iklim. “Termasuk meningkatnya bencana alam dimana wilayah pesisir seperti Maluku Utara sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Sarmin.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!