Sofifi, Maluku Utara – Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) kembali melakukan demonstrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum atau (KPU) Maluku Utara, di Sofifi, Kamis (05/12/2024).
Aksi demonstrasi ini dilakukan pada saat KPU sedang melaksanakan pleno rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024.
Berdasarkan pantauan Haliyora.id, aksi tersebut dilakukan sekitar pukul 04.00 Wit. Sedikitnya ada 20 orang yang tergabung dalam aksi ini. Mereka berunjuk rasa di kantor KPU Malut dengan jarak kurang lebih 500 meter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Abdul Haris dalam orasinya mengatakan, Maluku Utara saat ini ‘Darurat Demokrasi’, karena Pilgub Maluku Utara yang semula diharapkan berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, ternyata telah dirusak oleh segelintir orang.
“Berbagai kecurangan terbukti telah mencederai proses demokrasi dan telah memasung hak-hak politik warga Maluku Utara. Intimidasi, politik uang, kecurangan di TPS, hingga keberpihakan pejabat pusat dan daerah kepada calon tertentu, telah mengangkangi azas Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat,” tegas Haris.
Oleh karena itu sambung Haris, dengan memperhatikan sejumlah bukti dugaan kecurangan, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka AMMU menyatakan Maluku Utara mengalami DARURAT DEMOKRASI.
Adapun para demonstran dalam aksi ini menyatakan sikap mendesak KPU Maluku Utara untuk segera mendiskualifikasi Paslon Gubernur nomor urut 04, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe yang terbukti telah melakukan berbagai kecurangan.
“Kami yang tergabung dalam AMMU juga menuntut kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, untuk mencopot aktor-aktor yang terlibat dalam kecurangan Pilkada Maluku Utara 2024, antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dan Pj Sekda Maluku Utara, Abubakar Abdullah,” desak Abdul Haris. (RS/Red1)
