Ia menambahkan, keresahan masyarakat terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditindaklanjuti ke Pj Bupati Burnawan.
Sekda Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali saat dikonfirmasi media ini juga mengatakan bahwa pihaknya melalui BKD akan memintai keterangan untuk diklarifikasi.
“Sekalipun sudah viral, namun untuk indikasinya kita masih BAP. Jadi hari ini juga dimintai klarifikasi. Mudah-mudahan BKD segera klarifikasi. Pokoknya semua pemerintah daerah yang diduga terlibat dalam politik praktis tetap kita panggil untuk diklarifikasi,” kata Muhammad.
Ia juga menegaskan bahwa informasi ASN yang akan dimutasi di tanggal 29 November tidak benar, dan menepis dugaan keterlibatan kepala desa. “Jadi soal kades yang diduga terlibat itu nanti PMD yang akan tangani. Begitu pun dengan dugaan keterlibatan camat Morotai Utara itu sudah masuk di BKD untuk di BAP,” jelasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!