Adapun 5 Pjs Bupati dan Walikota yang baru saja dilantik ini antara lain, Pjs Walikota Ternate, Pjs Bupati Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Pjs Bupati Kepulauan Sula. Mereka dilantik sebagai caretaker untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang maju di Pilkada serentak 2024.
“Saya salah satu orang yang diusulkan sebagai Pjs, tapi lagi-lagi saya tetap menolak karena terlalu diintervensi oleh yang bersangkutan (calon gubernur red). Pemerintahan seperti apa ini kok selalu diintervensi, bahkan dia meminta ketika sudah jadi Pjs harus memenangkan dia di Pilgub,” ungkap salah satu sumber, yang juga salah satu pejabat eselon II di Pemprov Malut, saat diwawancarai wartawan, Selasa (23/9/2024).
Sumber menyebutkan, proses awal pengusulan hingga penetapan kelima caretaker bupati dan walikota adalah perannya yang bersangkutan, bahkan Pj Gubernur Samsuddin A. Kadir dan Pj Sekda Abubakar Abdulla tak bisa berbuat apa-apa. “Waktu itu ditunjuk saya sebagai Pjs saya tetap menolak, karena saya lebih memilih netral saja, kalian tahu sendiri,” kata dia tanpa menyebutkan nama calon gubernur yang diduga turut mengintervensi usulan kelima caretaker itu.
Sumber media ini berharap demokrasi di Maluku Utara bisa berjalan secara baik, tanpa ada tekanan dan politik uang. Kalau tidak pemilihan gubernur kali ini, kata dia, akan menghasilkan pemimpin yang jauh dari harapan masyarakat Maluku Utara.
“Kita tidak mau seperti ini, kita mau proses berdemokrasi di Maluku Utara ini berjalan secara baik sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas, kita tidak mau anak cucu kita mendapatkan manfaat yang kurang baik dari hasil pemilihan ini,” tandasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!