Masalah lainnya, kata alumni S3 Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini, era Pemerintah Provinsi sebelumnya gagal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga melahirkan utang yang cukup tinggi, menjadi beban bagi pemerintahan baru hasil Pilkada 2024.
“Sehingga diprediksi utang bawahan mencapai Rp 1,5 triliun, menjadi wajah buruk pemerintahan saat ini yang amburadul dalam tata kelola keuangan. Ini perlu dipikirkan oleh gubernur baru,” pungkas Ota sapaan akrab.
Sementara itu, ekonom lainnya, Dr. Muamil Sunan, menegaskan siapapun yang terpilih sebagai gubernur diharapkan bisa menyelesaikan semua permasalahan, baik di internal pemerintahan maupun pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dosen Ekonomi Unkhair ini menjelaskan, di internal pemerintahan perlu adanya peningkatan pelayanan publik dan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih.
Untuk itu, gubernur terpilih harus bisa menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat dan bebas dari praktik-praktik korupsi, serta mendorong sistem pelayanan publik yang lebih efektif.
“Keuangan daerah yang lagi bermasalah kiranya bisa segera diselesaikan dengan mendorong kinerja di semua OPD dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik dan benar,” terang Muammil kepada haliyora.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!