Mantan Karo BPBJ itu juga menyebutkan, pada bulan Agustus nanti tim dari MA akan datang di Maluku Utara untuk mengecek kesiapan lokasi. Jika sudah ada maka Keppres untuk pembangunan kantor PTUN akan segera diterbitkan.
“Mengingat kasus sengketa tanah, kasus pemberhentian kades oleh bupati, selalu dilakukan di PTUN Ambon sehingga ini harus di bangun di Maluku Utara agar menjawab semua permasalahan tersebut,” pungkasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!