Pemprov Malut Mulai Bayar Utang Pihak Ketiga

- Editor

Jumat, 24 Mei 2024 - 14:27 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara Ahmad Purbaya

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara Ahmad Purbaya

Sofifi, Maluku Utara- Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai memproses pembayaran utang pihak ketiga.

Saat ini sudah ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan surat perintah membayar (SPM). Kedua OPD itu Dinas Kehutanan dan Perikanan (DKP), dan Sekretariat DPRD.

Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengatakan ketika dinas sudah mengajukan SPM, maka pihaknya sudah pasti langsung menerbitkan SP2D.

Ia menuturkan, setelah birokrasi kembali normal, Pemprov Malut mulai action untuk membayar hak pihak ketiga. Untuk itu, Purbaya mengingatkan kembali masing-masing OPD melalui bendaharanya agar segera mengajukan permintaan pencairan dana agar dapat diproses.

“Kita berharap bendahara OPD segera melakukan permintaan pencairan utang pihak ketiga, sehingga cepat diproses,” pintanya.

BACA JUGA  Hindari Sanksi Hukum, PPK Wajib Miliki Sertifikat Kompetensi

Sekadar diketahui, sebelumnya BPKAD Malut sudah menyelesaikan tunggakan gaji honor daerah (honda) yang tertunggak lima bulan serta Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dua bulan.

Tunggakan gaji guru honda diproses berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0125/SP2D.LS-DAU/BPKAD/IV 202. (RS/Red)

Berita Terkait

Pj Bupati Morotai Kukuhkan Hairil Hi. Hukum Sebagai Kadis PUPR 
Pemprov Malut Siapkan Regulasi Tata Kelola Pemerintahan, Ada Sanksi Pemotongan TPP hingga Dicopot Jabatan
Pemprov Malut : Pj Bupati Halteng Belum Ajukan Surat Pengunduran Diri
Dokumen Pemekaran Kelurahan Torano di Ternate Belum Lengkap, Terganjal Ini
Persoalan Aset jadi Atensi KPK, Plh Sekda Malut Beri Solusi Ini ke OPD
Kadis Dukcapil Kepulauan Sula Segera Dievaluasi
Jaksa KPK Hadirkan 10 Pimpinan OPD Pemprov Malut di Sidang AGK
Terbebani Utang, Proyek RSUD Sofifi Dilanjutkan Tahun 2025
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 21:18 WIT

Caleg Terpilih DPRD Halmahera Tengah dari 5 Parpol Terancam tak Dilantik

Kamis, 18 Juli 2024 - 20:39 WIT

Hari Keempat Operasi Patuh Kie Raha 2024, Satlantas Polres Halut Jaring 75 Kendaraan

Kamis, 18 Juli 2024 - 20:22 WIT

Gedung Replika yang Dibangun Semasa Bupati Benny Laos jadi Markas ‘Ngelem’

Kamis, 18 Juli 2024 - 19:49 WIT

Pj Bupati Morotai Kukuhkan Hairil Hi. Hukum Sebagai Kadis PUPR 

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:07 WIT

Kejari Pulau Taliabu : 14 Paket MCK Fiktif Ternyata Cair 100 Persen

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:46 WIT

7 Daerah jadi Lokasi Kubermas Mahasiswa Unkhair Ternate, Jainul Yusup : Program yang Menyentuh Langsung Masyarakat

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:13 WIT

Pemprov Malut : Pj Bupati Halteng Belum Ajukan Surat Pengunduran Diri

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:06 WIT

KPU Pulau Morotai Tuntaskan Coklit di 6 Kecamatan

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!