Sekda Malut Sebut Akhir Jabatan Gubernur Berpotensi Terjadi Ini

Samsudin juga mengaku, pada saat DPA sudah jalan program yang menjadi prioritas Plt gubernur yaitu terkait masalah utang-piutang. Prioritas hutang daerah kata Samsuddin, yaitu berdasarkan pada posisi akhir Desember, dan hutang di bawah 31 Desember 2023, yang SPM-nya sudah masuk. 

“Itu juga sudah harus masuk dalam DPA, dan pada saat APBD sunda ketuk kita juga merekonsiliasi hutang pasca APBD diketuk, kita juga melihat hutang berdasarkan hasil rekonsiliasi hasil audit inspektorat, ” jelasnya. 

Lebih jauh Samsuddin membeberkan, berdasarkan data nilai hutang yang masuk d DPA terkonfirmasi sebesar Rp 700 miliar. Sedangkan nilai hutang berdasarkan rekonsiliasi Inspektorat belum diketahui pasti angkanya karena butuh dicek kembali.

“Akhir masa jabatan gubernur ini berpotensi meninggalkan hutang, kita juga sudah melakukan upaya karena konsentrasi kita tahun ini untuk membayar hutang, terkecuali ada program yang tidak bisa kita tinggalkan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan,” ujarnya.