Tak Ada THR Untuk Perangkat Desa dan Honorer

- Editor

Sabtu, 16 Maret 2024 - 01:26 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi perangkat desa

Foto ilustrasi perangkat desa

Haliyora.id, Jakarta – Pemerintah memastikan pegawai honorer dan perangkat desa tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Pasalnya, kedua jabatan itu secara status tidak termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, THR hanya akan diberikan kepada honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Honorer tidak dapat (THR) kecuali yang sudah diangkat PPPK,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Di kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa, termasuk kepala desa bukanlah ASN.

Dengan demikian, kades dan perangkat desa tidak berhak untuk mendapatkan THR sebagaimana biasa diperoleh oleh ASN, CASN, hingga TNI/Polri yang secara status kepegawaian diakui oleh undang-undang yang berlaku. Salah satunya, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

BACA JUGA  Buka Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, Ini Harapan Bupati Halsel Bassam Kasuba 

Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

Berita Terkait

Bawahan Ungkap Diperintah Purbaya Ambil Duit dari Kontraktor dan Dibawa ke Kediaman Gubernur Malut
Kasus Suap Eks Gubernur Malut, KPK Geledah Kantor Kementerian ESDM
Kemensos Kesal Pj Bupati Halteng Lamban Tangani Banjir
Soal Kelanjutan Proyek LPT, Ini Pernyataan Plt Kadis Dikbud Maluku Utara
Piet Berpeluang Amankan Rekomendasi Golkar ke Pilkada Halut
Kesal ke Pengelola PGM, Plt Kadisperindag Ternate Sebut Begini
Jumlah Pengungsi Banjir Halmahera Tengah Capai 1.726 Orang 
KPK Deadline Pemda Pulau Morotai 
Berita ini 201 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 Juli 2024 - 00:23 WIT

Bawahan Ungkap Diperintah Purbaya Ambil Duit dari Kontraktor dan Dibawa ke Kediaman Gubernur Malut

Rabu, 24 Juli 2024 - 23:44 WIT

Kasus Suap Eks Gubernur Malut, KPK Geledah Kantor Kementerian ESDM

Rabu, 24 Juli 2024 - 23:20 WIT

Kemensos Kesal Pj Bupati Halteng Lamban Tangani Banjir

Rabu, 24 Juli 2024 - 23:07 WIT

Soal Kelanjutan Proyek LPT, Ini Pernyataan Plt Kadis Dikbud Maluku Utara

Rabu, 24 Juli 2024 - 23:00 WIT

Piet Berpeluang Amankan Rekomendasi Golkar ke Pilkada Halut

Rabu, 24 Juli 2024 - 21:36 WIT

Jumlah Pengungsi Banjir Halmahera Tengah Capai 1.726 Orang 

Rabu, 24 Juli 2024 - 21:25 WIT

KPK Deadline Pemda Pulau Morotai 

Rabu, 24 Juli 2024 - 21:18 WIT

PKB Terbitkan B1-KWK untuk 4 Cakada di Malut, Sisanya Termasuk Cagub Menyusul

Berita Terbaru

Tim Kemensos saat menyalurkan bantuan ke korban banjir di Halmahera Tengah, Rabu  (24/7/2024).

Headline

Kemensos Kesal Pj Bupati Halteng Lamban Tangani Banjir

Rabu, 24 Jul 2024 - 23:20 WIT

Piet Hein Babua dan Kasman Hi. Ahmad

Headline

Piet Berpeluang Amankan Rekomendasi Golkar ke Pilkada Halut

Rabu, 24 Jul 2024 - 23:00 WIT

error: Konten diproteksi !!