Menurut Ali, komitmennya bersama wakil walikota Muhammad Sinen ialah untuk mengusulkan, kemudian memperjuangkan, agar tenaga honorer ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sehingga di angkat menjadi tenaga PPPK maupun melalui seleksi CASN dan PPPK sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
Senada, Kepala BKPSDM Kota Tidore, Rusdy Thamrin, membenarkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan walikota dan wakil walikota dengan mengirimkan usulan kebutuhan berupa kuota dan formasi calon ASN dan PPPK ke MenPAN-RB pada akhir Januari 2024 lalu.
Rusdy menjelaskan, berdasarkan surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023, tentang Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah, dalam hal ini Walikota Tidore Kepulauan, maka melalui Analisis Beban Kerja yang sudah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, khusus untuk tenaga kesehatan hasil kebutuhan diperoleh dari hasil rencana kebutuhan Kementerian Kesehatan.
Sementara untuk guru berdasarkan pemetaan kebutuhan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka diperoleh usulan jumlah kebutuhan ASN dan PPPK Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 sebanyak 1.672 dan telah disampaikan usulan tersebut ke MenPAN-RB dengan rincian sebagai berikut, CASN sebanyak 49 kebutuhan, PPPK teknis sebanyak 914 kebutuhan, PPPK guru sebanyak 291 Kebutuhan dan PPPK kesehatan sebanyak 418 kebutuhan. (RY/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!