Dikatakan, untuk mekanisme pembayaran beras ini, BUMD melalui Bagian Pendapatan BPKAD akan melakukan pemotongan TPP pegawai secara langsung. “Mekanismenya ketika TPP mereka dibayar langsung di potong oleh bagian pendapatan, memang untuk tahap awal ini masih menyasar ASN, kedepan bisa dikembangkan ke PPPK atau seperti apa,” ungkap Rasid.
Sementara itu terkait ketersediaan beras Subaim, Rasid mengatakan jika kebutuhan beras tidak terpenuhi secara lokal, pihaknya akan mendatangkan dari wilayah lain yang ada di Maluku Utara.
“Kita masih cek dulu, kalau memang ketersediaan tidak terpenuhi kita akan cari cara lain untuk memenuhi kebutuhan ASN tersebut, karena selama ini untuk beras Subaim kadang kita saja tidak kebagian, tetapi kita akan maksimalkan karena selain Subaim ada beberapa daerah transmigrasi penghasil beras juga akan kita maksimalkan,” pungkasnya. (RH/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!