Ketika disentil apakah map yang diserahkan ke BKD itu berkaitan dengan SK rolling sejumlah pejabat termasuk pimpinan OPD yang saat ini didesak untuk mundur seperti Kepala DLH Malut, Fahrudin Tukuboya, ia justru mengelaknya.
“Rekomendasi DLH itu sudah ditangani langsung oleh Kementerian ESDM, hasilnya seperti apa nanti kita lihat,” singkatnya sambil berlalu.
Diketahui, DPRD Maluku Utara mendesak gubernur agar mencopot Kepala DLH Fachruddin Tukuboya lantaran mengeluarkan statemen terkait dugaan pencemaran lingkungan di sungai Sagea, Halmahera Tengah bukan karena imbas dari operasi perusahaan tambang, namun karena adanya longsor dari dalam Goa Boki Maruru.
Sementara itu, kepala BKD Miftah Baay yang dikonfirmasi media ini menjelaskan, kedatangan gubernur AGK ke ruang kerjanya itu yang pasti bersifat penting.
Menurutnya, jarang sekali kepala daerah apalagi seorang gubernur tetiba menyambangi ruang kerja bawahannya. “Yang jelas kedatangan gubernur itu bukan berkaitan dengan proses pelantikan pejabat,” terang Miftah.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!