Kami sependapat agar cara-cara efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas, makan minum (mami) dan honorarium pada arah kebijakan perubahan belanja ini segera dieksekusi
Darwis Gorontalo (Anggota DPRD Malut Faksi PDIP)
Sofifi, Maluku Utara- Salah satu arah kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2023 ini adalah pembayaran utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDIP di DPRD Maluku Utara, Darwis Gorontalo, saat menyampaikan pandangan fraksi atas rencana APBD Perubahan 2023 dalam rapat paripurna, Rabu (27/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Darwis mengatakan, mengingat sisa waktu kepemimpinan Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba (AGK) sudah semakin dekat, maka gubernur sudah seharusnya fokus untuk menyelesaikan utang atau kewajiban daerah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Hal ini dikhawatirkan jangan sampai gubernur meninggalkan beban yang harus dipikul oleh gubernur berikutnya.
Olenya itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Gubernur Abdul Gani Kasuba sudah harus mengambil langkah-langkah konkrit dan tegas untuk menyelesaikan seluruh kewajiban daerah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
