Dia justru menuding masalah ini hanya sandiwara DPRD dan Pemerintah Provinsi sehingga membuat masyarakat percaya, akan tetapi hal itu merupakan kesalahan DPRD dan Pemprov sendiri.
“Seluruh masalah utang DBH dan pihak ketiga termasuk PT SMI maupun Multiyears terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan DPRD, kalau ada yang mengatakan Ketua DPRD tidak memahami aturan kan ada komisi-komisi yang membidangi masalah itu, meraka selama ini dimana. Justru utang ini telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov, kok hari ini baru pimpinannya disalahkan? Anggota DPRD model apa ini, ketika terjadi masalah baru menyalahan Ketua DPRD, padahal ini merupakan kesepakatan bersama,” timpalnya.
Tak cuma itu, dirinya juga menyentil kebijakan Pemprov Malut yang memangkas dana pokir anggota DPRD untuk membayar utang. “Itu pasti akan terjadi dan saya tahu di DPRD itu siapa yang pokirnya paling besar, semua datanya ada di saya, kalau berani mari kita buka-bukaan,” tantangnya.
Makanya, sedari dulu PDIP Malut lanjut Muhammad, mendorong agar rapat-rapat Pemprov dan DPRD harus diadakan di Sofifi bukan di Ternate. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!