“Itu juga kami sampaikan ke gubernur saat dilantik. Tapi itu hanya berjalan satu bulan, gubernur dan seluruh OPD selalu melaksanakan pertemuan di Ternate, sehingga jangan heran kalau Ketua DPRD tidak mau menandatangani surat-surat yang kegiatanya di Ternate karena itu komitmen PDIP karena kantor DPRD ada di Sofifi,” ungkit Muhammad.
Jika persoalan ini terus dipelihara, lanjut Muhammad, lantas siapa yang harus bertanggungjawab. “Saya melihat ada anggota mempermasalahkan koordinator komisi, itu terlalu kekanak-kanakan, sebab koordinator komisi tidak diatur dalam undang-undang karena itu merupakan kebijakan internal DPRD, sehingga ini sebenarnya tidak menjadi masalah,” sebutnya.
Sebagai Ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhammad Sinen menegaskan tetap mempresur Pemprov dan meminta fraksi PDIP di DPRD Malut agar mengadakan rapat-rapat di Sofifi karena kantor DPRD berada di ibukota provinsi itu bukan di Ternate.
“Jadi kalau ada anggota DPRD yang melaksanakan rapat di Ternate harus bertanggungjawab, karena itu pemborosan sehingga menimbulkan utang yang begitu besar,” tandasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!