“Padahal itu ketentuan yang hukumnya wajib. UU desa mulai diterbitkan oleh pusat tahun 2014 UU nomor 6 tahun 2014 penerapannya tahun 2015, ini sengaja saja didiamkan oleh pemerintah provinsi,” tudingnya.
Kata Djufri, selaku pemerintah, dia berkeinginan menghimpun seluruh bupati/walikota agar sama-sama mendatangi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku Utara untuk mempresur masalah ini. Minimal setiap desa harus diberi porsi Rp 50 juta setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kalau saya cek di daerah Jawa, bantuan keuangan dari provinsi kepada desa itu ada, hanya kita di Maluku Utara tidak ada. Kami sesalkan di Maluku Utara APBD Rp 2 triliun lebih tetapi sentuhan kepada desa tidak ada, ini tentunya jadi beban. Oleh karena itu Anggota DPRD Provinsi kedepan harus memperjuangkan minimal di APBD 2024 pemerintah provinsi sudah harus menganggarkan itu,” tandasnya. (RRN-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!