Jadi, utang DBH mulai tahun 2017 sampai 2023 atau tambahan di triwulan pertama Pemprov tunggak DBH Halsel sebesar Rp 51 miliar
Aswin Adam (Kepala BPKAD Halsel)
Labuha, Maluku Utara- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), dilaporkan masih menunggak Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan senilai Rp 51 miliar.
Hal ini diungkapkan Kepala BPKAD Halsel, Aswin Adam saat diwawancarai sejumlah awak media Jum’at (26/5/2023).
Aswin mengatakan, utang DBH tersebut berdasarkan penetapan SK Pemprov Maluku Utara terkait DBH triwulan pertama (I) tahun 2023.
“Iya, sebelumnya memang ada pengembalian sekitar Rp 10 miliar, kemudian SK penetapan keluar lagi sekitar Rp 5 miliar sehingga bertambah lagi jadi Rp 51 miliar,” sebut Aswin.
Kata Aswin, DBH Pemkab Halmahera Selatan yang ditunggak Pemprov Maluku Utara, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok serta Pajak Air Permukaan. Utang tersebut yang terakumulasi sejak tahun 2017 sampai 2023.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!