Eko menyebutkan, sesuai dengan arahan Presiden RI dalam rekomendasi Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, menginstruksikan agar seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, agar bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan, sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang.
“Supaya kita bisa cegah dan kita antisipasi untuk kita selesaikan. Tolong Bupati, wali kota, Gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” pinta Eko.
Tak hanya itu, lanjut Eko, Menteri Dalam Negeri juga menginstruksikan untuk melakukan tindak lanjut berupa melaksanakan operasi pasar murah di daerah masing-masing serta melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Selain itu, kepala daerah juga diminta merealisasikan BTT (Belanja Tidak Terduga), menggencarkan gerakan menanam, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan memberikan dukungan transportasi dan APBD.
Ia menambahkan, atas arahan Presiden RI serta Menteri Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi dan daerah se-Maluku Utara berkoordinasi dengan Bank Indonesia di bawah naungan TPID terus berupaya untuk meredam tekanan inflasi melalui berbagai program-program pengendalian inflasi berdasarkan kerangka 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. (RUL-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!