267 Anggota PPS Pemilu 2024 Resmi Dilantik, ini Pesan Ketua KPU Tikep

- Editor

Selasa, 24 Januari 2023 - 17:10 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sebanyak 267 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024 di Kota Tidore Kepulauan resmi dilantik

Sebanyak 267 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024 di Kota Tidore Kepulauan resmi dilantik

Tidore, Maluku Utara- Sebanyak 267 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024 di Kota Tidore Kepulauan resmi dilantik pada Selasa (24/1/2023).

Pelantikan anggota PPS ini dilaksanakan serempak di beberapa tempat yakni untuk empat kecamatan di Pulau Tidore yang pelantikannya di Aula SMKN 1 Tikep dan dihadiri langsung Ketua KPU Tikep, Abdullah Dahlan.

Sementara untuk empat kecamatan di daratan Oba (pulau Halmahera), pelantikannya berlangsung di Kantor Camat masing-masing oleh komisioner KPU Tikep.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua KPU Tikep, Abdullah Dahlan saat diwawancarai wartawan mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, anggota PPS yang baru dilantik itu dituntut harus menjaga integritas.

BACA JUGA  Buntut Aktifitas PT. FMI Berlanjut, Bupati Panggil Dua Kades Ini

“Karena integritas itu menjadi kunci sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu tahun 2024, penyelenggara kalau tidak mempunyai integritas saya kira mudah sekali di intervensi pihak-pihak luar,” ujar Abdullah.

Kata Abdullah, usai dilantik, anggota PPS ini akan melaksanakan dua hal, diantaranya, membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan Calon DPD RI.

Dirinya juga memastikan bahwa anggota PPS Pemilu 2024 di Tikep bebas dari politik praktis.

“Ada waktu tiga hari kami memberikan ruang tanggapan publik setelah pengumuman seleksi. Ruang tanggapan publik ini untuk mengoreksi sebelum PPS dilantik, apakah ada yang berafiliasi dengan partai politik maupun tim sukses atau tidak. Nah, dari masa senggang itu, ada dua PPS terlibat politik praktis sehingga telah diberhentikan,” jelas Abdullah.

BACA JUGA  Sekprov Malut : Menantu Gubernur Masih Berpeluang

Abdullah juga menegaskan bahwa Anggota PPS yang telah dilantik ini bisa saja diberhentikan jika ditemukan berafiliasi dengan Parpol atau menjadi tim sukses.

“Seiring dengan berjalan waktu kalau ada masyarakat yang menemukan anggota PPS yang berafiliasi dengan partai politik bisa lapor, tetapi laporan harus disertai dengan bukti,” tandasnya. (YH-2)

Berita Terkait

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula
Berita ini 122 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:15 WIT

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:53 WIT

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:17 WIT

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:00 WIT

Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:56 WIT

Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:21 WIT

Kades Cendana Morotai Terancam Pidana

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIT

Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula

Selasa, 27 Februari 2024 - 14:12 WIT

Pedagang di Ternate ‘Ngamuk’, Banjiri Jalanan dengan Buah Pisang

Berita Terbaru

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!