KPK Ungkap 2 OPD Pemprov Malut Diduga Paling Banyak Terlibat Suap, Salah Satunya BPBJ

- Editor

Kamis, 15 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Satgas I Direktorat Anti Korupsi KPK, teguh Widodo

Kepala Satgas I Direktorat Anti Korupsi KPK, teguh Widodo

Sofifi, Maluku Utara- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan memiliki data pelaku usaha yang terlibat kasus penyuapan terhadap perizinan di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Maluku Utara.

“Berdasarkan data yang ada di KPK, pelaku usaha yang terlibat penyuapan terbanyak di seluruh Indonesia, Maluku Utara juga salah satunya,” kata Kepala Satgas I Direktorat Anti Korupsi KPK, teguh Widodo usai rapat bersama Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba dan jajarannya di aula lantai IV kantor Gubernur, Kamis (15/9/2022).

Menurut Teguh, berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha di Maluku Utara pada saat rapat dengan KPK, terdapat 2 (dua) instansi pemerintah di Pemprov Malut yang paling banyak diduga terlibat skandal penyuapan. Kedua instansi itu yakni Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Jadi dua dinas tersebut yang paling sering terjadi penyuapan kasus korupsi,” ungkap Teguh.

Teguh Widodo juga membeberkan, salah satu penyebab para pelaku usaha melakukan penyuapan karena sistem dan regulasi yang diterapkan oleh Pemda. Olehnya itu lanjut Teguh, kedepan KPK akan merubah sistem tersebut agar tidak lagi terjadi kasus tindak pindana.

BACA JUGA  Tim Pencarian Kapal Tenggelam di Halsel Dilempari Warga

“Kedepannya kita akan menutup sistem yang bolong agar sudah tidak lagi terjadi kasus korupsi, dan penyuapan itu terjadi karena regulator dan sistem, sehingga kedua hal ini kedepannya akan kita perbaiki, kita juga akan merekomendasikan ke gubernur agar memperbaiki,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa, para pelaku usaha yang terlibat penyuapan di seluruh Indonesia sekitar 367 orang dengan berbagai macam jenis yaitu sekitar 828 jenis kasus suap.

“Yang paling terbanyak melakukan penyuapan adalah pihak swasta, kenapa mereka melakukan penyuapan, disebabkan oleh sistem yang ada dan regulasi,” tandasnya. (Sam-2)

Berita Terkait

Realisasi APBD Pemprov Malut dan Pemkab Halut Terendah di Indonesia
Bupati Rusli Sibua Resmikan Kembali 7 Sekolah Dasar di Morotai
Bupati Rusli Sibua Komitmen Realisasikan Program ‘Dua-dua Juta’ untuk Janda dan Lansia
Di Sidang Paripurna DPRD, Walikota Ternate Klaim RPJMD 2025-2029 Searah dengan Pembangunan Nasional
Kisruh Tapal Batas 2 Desa di Sula Belum Temui Titik Terang, Warga Diminta Menahan Diri
Dikbud Malut Gelar Panggung Talenta untuk Siswa Berkebutuhan Khusus
Temuan Inspektorat Diabaikan, DPRD Sula Diminta Terbitkan Surat ‘Sakti’ Nonaktifkan Kades Kabau
Lelang Proyek Baru Capai 20 Persen, Karo PBJ Malut Ungkap Penyebabnya 
Berita ini 1,592 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 23:12 WIT

Realisasi APBD Pemprov Malut dan Pemkab Halut Terendah di Indonesia

Selasa, 8 Juli 2025 - 22:36 WIT

Bupati Rusli Sibua Resmikan Kembali 7 Sekolah Dasar di Morotai

Selasa, 8 Juli 2025 - 20:07 WIT

Bupati Rusli Sibua Komitmen Realisasikan Program ‘Dua-dua Juta’ untuk Janda dan Lansia

Selasa, 8 Juli 2025 - 19:40 WIT

Di Sidang Paripurna DPRD, Walikota Ternate Klaim RPJMD 2025-2029 Searah dengan Pembangunan Nasional

Selasa, 8 Juli 2025 - 17:56 WIT

Dikbud Malut Gelar Panggung Talenta untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Berita Terbaru

Opini

Budidaya yang Terlupakan

Selasa, 8 Jul 2025 - 19:59 WIT

error: Konten diproteksi !!